Landasan Politik Pendidikan dan Kebijakan Publik Dalam BK

Authors

  • Siti Qurotul A'yun Universitas Negeri Surabaya
  • Budiyanto Budiyanto Universitas Negeri Surabaya
  • Evi Winingsih Universitas Negeri Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.31004/jpion.v5i1.868

Keywords:

Politik Pendidikan, Kebijakan Publik, Bimbingan dan Konseling

Abstract

Politik pendidikan merupakan faktor kunci yang menentukan arah kebijakan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dinamika politik memengaruhi perumusan kurikulum, alokasi anggaran, pemerataan akses pendidikan, hingga kualitas layanan pembelajaran di sekolah. Dalam konteks Bimbingan dan Konseling, keputusan politik dan kebijakan publik berimplikasi langsung terhadap ruang lingkup kerja, standar kompetensi, beban kerja, serta legalitas peran guru BK. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara politik pendidikan dan landasan yuridis dengan praktik pelayanan BK di sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui penelusuran regulasi pendidikan, jurnal ilmiah, dan hasil kajian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan politik dan yuridis tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, namun juga sebagai instrumen perlindungan profesional, penguatan legitimasi, penjamin mutu, serta pedoman etis dalam pelaksanaan layanan BK. Pemahaman terhadap dinamika kebijakan pendidikan membantu guru BK beradaptasi, meningkatkan akuntabilitas layanan, dan memperkuat peran sebagai agen perubahan dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

References

Chamalia, I. (2022). Peranan pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan kinerja guru bimbingan dan konseling: Literatur review. Proceeding International Conference on Islamic Educational Guidance and Counseling, 114–124. http://conference.iainsalatiga.ac.id/index.php/iciegc

Fernando, D. A., & Sirozi, M. (2023). Pengertian “politik pendidikan” dan perbedaannya dengan “pendidikan politik” dan “politisasi pendidikan”. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran (JIPP), 6(12), 10994–11000. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.2314

Hoddin, M. S. (2020). Dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia: Studi kebijakan pendidikan Islam pada masa pra kemerdekaan hingga reformasi. Jurnal Ilmiah Iqra’, 14(1), 15–30. https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035

Hutagalung, F., Saragih, T. J. R., et al. (2024). Pengaruh politik dalam sistem pendidikan di Indonesia menurut mahasiswa PPKn Unimed Stambuk 2023. Jerumi, 2(2), 1412–1416. https://rayyanjurnal.com/index.php/jerumi/article/viewFile/4386/pdf

Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kementerian Hukum dan HAM. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285219/pp-no-20-tahun-2024

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud. https://peraturan.bpk.go.id/Details/138191/permendikbud-no-15-tahun-2018

Palenza, N. R., Syukur, Y., & Taufik. (2025). Menjawab kebutuhan siswa melalui layanan bimbingan dan konseling: Strategi profesional guru BK di sekolah. Guruku, 3(3), 130–142. https://doi.org/10.59061/guruku.v3i3.1089

Pasaribu, P. (2017). Peranan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 5(1), 51–60. https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125

Permendikbud. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Kemdikbud. https://www.academia.edu/17565883/Permendikbud_no_111_tahun_2014_tentang_bimbingan_dan_konseling

Putranti, D., Fithroni, F., & Kusumaningtias, D. (2021). Peran kepala sekolah dalam implementasi program bimbingan dan konseling di sekolah. Jurnal Prakarsa Paedagogia, 3(2), 159–167. https://doi.org/10.24176/jpp.v3i2.5744

Rahma, A. A., et al. (2024). Landasan yuridis profesi BK. https://www.academia.edu/122030010/LANDASAN_YURIDIS_PROFESI_BK

Sarnoto, A. Z. (2012). Dinamika pendidikan dalam perspektif politik pendidikan. Educare, 2(1), 62–73. https://www.researchgate.net/publication/339768605_Dinamika_Pendidikan_Nasional_Dalam_Perspektif_Politik_Pendidikan

Wantiana, I., & Mellisa. (2023). Kendala guru dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Jurnal Basicedu, 7(3), 1461–1465. https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i3.5149

Jurnal Prakarsa Paedagogia, 3(2), 159–167. https://doi.org/10.24176/jpp.v3i2.5744

Sarnoto, A. Z. (2012). Dinamika pendidikan dalam perspektif politik pendidikan. Educare, 2(1), 62–73. https://www.researchgate.net/publication/339768605_Dinamika_Pendidikan_Nasional_Dalam_Perspektif_Politik_Pendidikan

Wantiana, I., & Mellisa. (2023). Kendala guru dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Jurnal Basicedu, 7(3), 1461–1465. https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i3.5149

Downloads

Published

2026-01-04

How to Cite

A’yun, S. Q., Budiyanto, B., & Winingsih, E. (2026). Landasan Politik Pendidikan dan Kebijakan Publik Dalam BK. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, 5(1), 73–79. https://doi.org/10.31004/jpion.v5i1.868

Issue

Section

Articles